Tawaran mjd Anggota Tim EKPD 2009 bagi JFP Muda Bappenas

Teman-teman JFP yang baik, sehubungan dengan adanya tawaran Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah untuk menjadi Anggota Tim Penghubung PTN dalam rangka kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) 2009, silakan datang langsung ke Sekretariat AP2I Bappenas atau menghubungi Bapak Robert Simanjuntak 0817115184 atau ext. 311. Dibutuhkan sebanyak 4 orang JFP Muda.***

Program AP2I Bappenas T.A 2009

Pada tahun 2009 ini AP2I Bappenas akan menfokuskan diri pada pemberdayaan JFP. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung fokus RPJM-2 (2010-2014) yaitu Pengembangan SDM. Sehubungan dengan hal tersebut Ap2I Bappenas telah menyusun 2 Program Utama yaitu:

1. Pemberdayaan JFP dibidang Pengajaran Keuangan Daerah
2. Pemberdayaan JFP dibidang Pengajaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Untuk itu AP2I Bappenas akan bekerjasama dengan Direktorat-Direktorat terkait di Bappenas maupun dengan Institusi diluar Bappenas. Beberapa PNS telah bersedia menjadi Narasumber kegiatan tersebut.

Kepada Teman-Teman JFP-Bappenas, JFP-KL, serta JFP-Daerah yang berminat menjadi Pengajar mengenai Keuangan Daerah (kode: KD) dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (kode: PB) silahkan menghubungi atau sms Bapak Robert Simanjuntak 0817115184 dan Bapak Yudhistira 08129235658 untuk informasi, atau telpon Sekretariat Ap2I Bappenas 021-3905650 ext 311, 021-91272098. ***

JFP berharap banyak dari Karo Hukum Bappenas yang baru

JFP berharap banyak dari Karo Hukum Bappenas yang baru. Mudah-mudahan Karo Hukum yang baru yaitu Bapak Delty Simatupang, SH, MH dapat menjadi filter produk-produk hukum terkait penugasan JFP di Bappenas yang selama ini agak lepas atau kurang mendapat perhatian. Mudah-mudahan juga Direktur Analisa Peraturan Perundangan yang baru yaitu Bapak Arif Cristiono, SH, MH dapat lebih produktif menganalisis serta memperbaiki perundang-undangan yang ada. Dan pesan teman-teman JFP agar jangan menganalisis terus tetapi harus ada produk yang dapat diimplementasikan karena Bappenas bukan lembaga penelitian.***

Signifikankah kita?

Untuk kita renungkan: Signifikankah kita di negara ini? Signifikankah semua yang sudah kita lakukan untuk negeri tercinta ini? Signifikankah yang telah kita berikan kepada negara dibandingkan dengan yang telah kita ambil dari negara ini? Signifikankah kita bagi perbaikan nasib bangsa ini? Signifikankah kita bagi kemajuan sektor pembangunan yang kita tangani? Signifikankah kita dalam mengurangi penyelewengan di negara ini? Kapan perbaikan itu akan kita lakukan? Kapan kemajuan itu akan kita genggam? Kapan kita akan menguncang dunia? Kapan kita bangkit dari tidur panjang? Kapan kita akan berlari? Kapan kita akan terbang? Kapan Garuda itu akan mengepakkan sayapnya di udara? Kapan Ibu Pertiwi akan bernyanyi lantang di tengah-tengah bangsa lain? Kapan Merah Putih akan berkibar sampai ke ujung-ujung dunia? ....Signifikankah aku? ***

OJ/OB di-Bintang (*) saja

Banyak pihak berpendapat kalau kegiatan OJ/OB di Bappenas pada tahun 2009 belum dapat dilaksanakan sesuai aturan dan tujuan yang ingin dicapai maka sebaiknya dikomunikasikan saja kepada Menteri Keuangan agar kegiatan OJ/OB Bappenas ditunda/dibintang sementara sampai ada kepastian perbaikan. Hal ini demi nama baik institusi Bappenas yang sudah melaksanakan kegiatan OJ/OB selama 4 tahun mulai 2005-2008 namun "tidak menghasilkan output/outcome" yang membanggakan. Padahal dana yang dihabiskan per tahun mencapai Rp. 50 milyar.***

Selamat Natal 2008

Keluarga Besar AP2I Bappenas mengucapkan SELAMAT NATAL 2008 kepada teman-teman yang merayakannya.***

JFP Honoris Causa

Dalam pertemuan AP2I Nasional 18 Desember 2008 di Hotel Bidakara Jakarta yang paling banyak disoroti adalah masalah INPASSING JFP Daerah yang dianggap kurang mengikuti ketentuan dan azas keadilan. Bagaimana tidak, orang yang tidak pernah menjadi fungsional sama sekali dapat dengan serta merta diberikan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kredit yang tinggi. Sehingga dalam pertemuan tersebut Komisi Kode Etik yang beranggotakan 12 orang Pendiri AP2I Nasional didesak untuk segera bekerja dan mengendalikan situasi. Sebagian ada yang berpendapat bisa saja seorang PNS di-inpassing menjadi JFP tetapi tetap harus mengikuti DIKLAT JFP dan tidak boleh Naik Pangkat atau Jabatan sebelum mengikuti DIKLAT sesuai tingkatan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya JFP Honoris Causa seperti yang ada selama ini***

Konsultasi Publik Rancangan Permen PPN/Kpl Bappenas ttg Pinjaman Dalam Negeri

Dalam rangka penyusunan Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, dan Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman Dalam Negeri (Permen PDN) maka akan diadakan Konsultasi Publik pada :

Hari/tanggal : Rabu, 17 Desember 2008
Waktu : Pukul 09.30 - 12.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat SS 1-3 BAPPENAS

Pengundang : Sesmen PPN/Sestama Bappenas

Yang Diundang :

1. Eselon I
2. JFP Utama
3. Eselon II
4. JFP Madya