OJ/OB di-Bintang (*) saja

Banyak pihak berpendapat kalau kegiatan OJ/OB di Bappenas pada tahun 2009 belum dapat dilaksanakan sesuai aturan dan tujuan yang ingin dicapai maka sebaiknya dikomunikasikan saja kepada Menteri Keuangan agar kegiatan OJ/OB Bappenas ditunda/dibintang sementara sampai ada kepastian perbaikan. Hal ini demi nama baik institusi Bappenas yang sudah melaksanakan kegiatan OJ/OB selama 4 tahun mulai 2005-2008 namun "tidak menghasilkan output/outcome" yang membanggakan. Padahal dana yang dihabiskan per tahun mencapai Rp. 50 milyar.***

Selamat Natal 2008

Keluarga Besar AP2I Bappenas mengucapkan SELAMAT NATAL 2008 kepada teman-teman yang merayakannya.***

JFP Honoris Causa

Dalam pertemuan AP2I Nasional 18 Desember 2008 di Hotel Bidakara Jakarta yang paling banyak disoroti adalah masalah INPASSING JFP Daerah yang dianggap kurang mengikuti ketentuan dan azas keadilan. Bagaimana tidak, orang yang tidak pernah menjadi fungsional sama sekali dapat dengan serta merta diberikan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kredit yang tinggi. Sehingga dalam pertemuan tersebut Komisi Kode Etik yang beranggotakan 12 orang Pendiri AP2I Nasional didesak untuk segera bekerja dan mengendalikan situasi. Sebagian ada yang berpendapat bisa saja seorang PNS di-inpassing menjadi JFP tetapi tetap harus mengikuti DIKLAT JFP dan tidak boleh Naik Pangkat atau Jabatan sebelum mengikuti DIKLAT sesuai tingkatan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya JFP Honoris Causa seperti yang ada selama ini***

Konsultasi Publik Rancangan Permen PPN/Kpl Bappenas ttg Pinjaman Dalam Negeri

Dalam rangka penyusunan Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, dan Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman Dalam Negeri (Permen PDN) maka akan diadakan Konsultasi Publik pada :

Hari/tanggal : Rabu, 17 Desember 2008
Waktu : Pukul 09.30 - 12.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat SS 1-3 BAPPENAS

Pengundang : Sesmen PPN/Sestama Bappenas

Yang Diundang :

1. Eselon I
2. JFP Utama
3. Eselon II
4. JFP Madya

Rapat Pengurus AP2I Nasional

Pada tanggal 18 Desember 2008 akan diadakan Rapat Pengurus AP2I Nasional di Hotel Bidakara Jakarta mulai pukul 9.00 WIB-selesai dengan Agenda sbb:

1. Kedudukan JFP dalam Organisasi Instansi Pemerintah
2. Konsep Sertifikasi Perencana Pemerintah
3. Revisi Ketentuan Tentang Angka Kredit
4. Rencana Inpassing JFP Daerah
5. Evaluasi Komite Kode Etik
6. Keanggotaan AP2I
7. Batas Usia Pensiun JFP
   

Info Kajian Bappenas

Majalah Info Kajian Edisi Oktober dan Desember 2008 yang diterbitkan Bappenas sangat luar biasa bagus. Judul-judul kajian yang diseleksi untuk dimuat juga sangat relevan dengan situasi saat ini yang sedang dihadapi Indonesia. Berikut ditampilkan judul-judul kajian kedua edisi tersebut:

Volume 5 No .1 Edisi Oktober 2008:

1. Rencana Tindak Penerapan Manajemen Kinerja di Instansi Pemerintah
2. Dampak Perubahan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah terhadap Pengelolaan Aparatur Pemerintahan Daerah
3. Alokasi Pendanaan Antar Tingkatan Pemerintahan
4. Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh untuk Mendorong Pengembangan Wilayah Tertinggal
5. Pengembangan Model Keterkaitan regional
6. Alternatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan: Pengalaman dan Pembelajaran
7. Kebijakan Mengenai Penetapan Naskah Akademik sebagai Prasyarat Penyusunan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah
8. Isu Strategis Peran Komunikasi, Informasi dan Media Massa Dalam Mendukung Proses Konsolidasi Demokrasi
   

Volume 5 No .2 Edisi Desember 2008:

1. Hambatan Perdagangan Daerah dan Dampaknya terhadap Perekonomian Daerah
2. Model Integrasi Vertikal Usaha Mikro/Kecil Melalui Koeprasi di Sektor Agribisnis/Agroindustri
3. Pengembangan Model Analisis Pasar Uang dan Pasar Modal
4. Pengembangan Industri Budaya dan Olahraga dalam mendukung Pembangunan Pariwisata
5. Strategi Pendanaan Program Pembangunan Sektor Transportasi Pasca Revisi Undang-Undang Sektor Transportasi
6. Prospek Penerapan Akuntansi Belanja Kesehatan Nasional (NHA)
7. Kebijakan Tentang Trawl di Indonesia
   

Catatan Perencana:

1. JFP terlibat atau tidak dalam penyusunan kajian-kajian tersebut?
2. Tolong dimuat juga Info Kajian Terburuk yang diukur dengan kriteria yang fair karena ternyata ada beberapa kajian yang nilainya Ratusan Juta Rupiah tebalnya hanya 26 halaman dengan spasi rangkap serta data dan informasi yang ada di dalamnya hanya merupakan cuplikan dari RKP/RPJM tahun berjalan.

Kerugian JFP akibat FGD mencapai Rp 240 juta per orang

Setelah dievaluasi berdasarkan data yang ada, ternyata dalam kurun waktu 4 tahun sejak 2005 s/d 2008, rata-rata kerugian seorang JFP akibat di-FGD-kan pada UKE nya sendiri mencapai Rp 240 juta per orang. Dengan perhitungan Rp. 5 juta/bulan X 48 bulan. Hal ini sangat mengagetkan para JFP Bappenas mengingat selama ini semua data mengenai OJ/OB sangat tertutup dan rahasia sehingga hanya "orang-orang tertentu" saja yang mengetahuinya. Padahal berdasarkan aturan, kegiatan OJ/OB merupakan kegiatan JFP untuk menunjang Tupoksi Perencanaan di Bappenas. Dengan demikian tidak ada cara lain selain segera melakukan audit kinerja dan audit administrasi untuk memutus rantai penyalahgunaan sehingga tidak terjadi lagi pada 2009 dst.***

Mediasi Penyusunan Angka Kredit JFP

Sekretariat AP2I Bappenas mengajak teman2 Planner Pertama, Muda, Madya, dan Utama Bappenas untuk bersama-sama berbagi pengalaman dalam menyusun laporan Angka Kredit JFP yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat AP2I Bappenas. Sebagai gambaran, JFP Utama (Bapak Fx. Sugiono) serta JFP Madya lainnya berkenan menjadi Narasumber serta Mediator kepada Tim Penilai. Hal ini sangat diperlukan bagi JFP dalam penyusunan Angka Kredit untuk menghindari ketidaksepahaman akan format, substansi, aturan dll yang berhubungan dengan Penilaian Angka Kredit. Untuk keperluan tersebut mohon dapat menghubungi Sekretariat AP2I Bappenas di pesawat 311 untuk mengatur jadwal konsultasi.***

FGD untuk Orang Luar, Bukan untuk Internal Unit Kerja

Banyak pertanyaan yang muncul seputar peran dan fungsi JFP dalam pelaksanaan kegiatan OJ/OB di Bappenas sejak 2006. Pada intinya mereka semua mempersoalkan mengapa dalam SK OJ/OB justru fungsi dan peran JFP malah terpinggirkan. Hal ini terlihat dari banyaknya JFP yang hanya menjadi FGD pada UKE nya sendiri. Padahal menurut aturan sebaliknya. Menurut Permen PPN 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan RAB Kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas dengan tegas dikatakan pada Bab II B.1.b yang menjadi Ketua TPRK adalah Pejabat Eselon 2 atau JFP Madya. Bukannya JFP Madya malah menjadi FGD pada UKE nya sendiri. Karena dalam Bab II B.1.c dikatakan bahwa FGD merupakan unsur perbantuan jika diperlukan yang berasal dari instansi Pemerintah lain. Semoga saja pelanggaran yang sudah bertahun-tahun ini tidak terjadi lagi mulai 2009! Sebagai contoh, semua JFP Madya yang ada pada Direktorat Pengairan dan Irigasi hanya menjadi FGD pada UKE nya sendiri.***

Masukan RPJM-2 (2010-2014)

Planner Thahjokartiko (ESDM) dan Planner Suminto (Jogja) yang aktif, Planner-Planner Bappenas senang sekali dengan masukan Anda. Saat ini Bappenas sedang menyusun RPJM-2, untuk itu kami mohon masukannya dalam Blog ini atau dalam bentuk apa saja. Sebagai gambaran:
RPJM-1 (2005-2009) : Titik berat "AMAN DAMAI"
RPJM-2 (2010-2014) : Titik berat "SDM"
RPJM-3 (2015-2019) : Titik berat "DAYASAING"
RPJM-4 (2020-2025) : Titik berat "ADIL MAKMUR"
Barangkali kalau masukan kita mantap, bisa kita sampaikan kepada Sekretariat RPJM-2 Bappenas.