Selasa, 06 Januari 2009

JFP berharap banyak dari Karo Hukum Bappenas yang baru

JFP berharap banyak dari Karo Hukum Bappenas yang baru. Mudah-mudahan Karo Hukum yang baru yaitu Bapak Delty Simatupang, SH, MH dapat menjadi filter produk-produk hukum terkait penugasan JFP di Bappenas yang selama ini agak lepas atau kurang mendapat perhatian. Mudah-mudahan juga Direktur Analisa Peraturan Perundangan yang baru yaitu Bapak Arif Cristiono, SH, MH dapat lebih produktif menganalisis serta memperbaiki perundang-undangan yang ada. Dan pesan teman-teman JFP agar jangan menganalisis terus tetapi harus ada produk yang dapat diimplementasikan karena Bappenas bukan lembaga penelitian.***

4 komentar:

CHPStar mengatakan...

Apabila demikian, AP2I Multi Sector Partnerships tinggal memformalkan "Intellectual Property (IP) Development", salah satu topik untuk pembentukan APPI (Ap2I).......marketnya a.l. Basel Capital Accord (BASEL II)dan Kyoto Protocol (AIJ= JI + CDM)......imaginasinya adalah bayangkan apabila "public sector" Ex PJP I dan "private sector" Ex PJP II dapat bekerjasama karena adanya "local control".....Indonesia benar benar menjadi percontohan kebangkitan krisis global......Amiin

AP2I - Multi Sector Partnerships mengatakan...

Kami sampaikan sebagai Extra CC:
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL R.I.
DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

MEMO
29 Januari 2009

Kepada Yth.: Bapak Soekanar, SH/ Sekretaris Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Perihal: Kebutuhan Evaluasi bagi Perencana Madya

Berikut adalah rencana yang kami susun secara normatif dan sistematis perencanaan fungsional sebagai 6 (enam) proses perencanaan dan 4 (empat) tujuan penilaian berikut:

1. Identifikasi Masalah Perencanaan DJLPE: Dengan ini kami mencatat hasil hasil Rapat Pembinaan Pejabat Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Ditjen. LPE oleh Sekretaris Ditjen LPE tanggal 28 Januari 2009, sebagai sebagai berikut:
a. Perencanaan Kebijaksanaan Strategis: belum berfungsinya segenap Jabatan Fungsional termasuk Perencana.
b. Perencanaan Program Strategis: segenap kegiatan Jabatan Fungsional perlu terprogram
c. Perencanaan Proyek Strategis: perlunya perencanaan anggaran bagi kegiatan Jabatan Fungsional mendatang.
d. Kode Etik: peraturan/ regulasi bagi masing masing Jabatan Fungsional perlu dipegang teguh sehingga dapat madiri dan profesional.

2. Penyusunan Kebijaksanaan Alternative: Pada kesempatan ini sesuai dengan Kep Men PAN nomor 16 tahun 2002 tentang Rincian Kegiatan dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana kami selaku pemegang Jabatan Fungsional Perencana menjelaskan bahwa Perencana seyogianya menghasilkan Rencana yang bersifat alternative dengan proses perencanaan sebagai berikut:
1. Identifikasi Masalah
2. Penyusunan Kebijaksanaan Alternative
3. Pengkajian Alternative Alternative
4. Penetapan Alternative dan Dana
5. Pengendalian Perencanaan
6. Evaluasi Perencanaan
Sesuai dengan kompetensinya, tingkatan Perencana terdiri dari
• Perencana Pertama (menuju spesialisasi)
• Perencana Muda (kegiatan sektor tunggal)
• Perencana Madya (kegiatan multi sektor/ nasional)
• Perencana Utama (kegiatan regional/ internasional)
Maksud penilaian angka kredit berdasarkan bukti fisik adalah untuk memperkuat Pilar Perencana yaitu:
a. Pendidikan Perencanaan
b. Unit Perencanaan
c. Masyarakat Perencanaan
d. Pendukung Perencanaan (max 20 %)

3. Pengkajian Alternative: Selaku Perencana Madya kami mengembangkan:
a. Intellectual Property for Development (Gondokusumo: “Critical Analysis on Cogeneration Policy” Ms’s thesis of NJIT, 1990): bekerjasama dengan berbagai pendidikan tinggi dalam wadah Masyarakat Sistem Kendali Indonesia
b. E Planning Process: Berbagai Kegiatan Perencanaan yang bersifat sektor, multi sector dan regional. Informasi tercantum pada Web DJLPE ESDM GO ID.
c. Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) berhasil didirikan tanggal 6 Desember 2005. Dengan segala keterbatasan, pada tanggal 27 Oktober 2007 kami sudah mendeklarasikan .AP2I – Multi Sector Partnerships (Dep. ESDM, Dep. PU, Dep. Kominfo, dan LIPI) melalui penerbitan Media Indonesia.
d. Industrial Support: SPPD yang ada kami manfaatkan sebagai kegiatan pendukung dari PLN Pengusahaan sebagai Public Electricity dan Private Industry sebagai Konsumen PLN serta Bappeda. Kegiatan pendukung lain adalah CODATA Indonesia, Masyarakat Standardisasi Indonesia, Set Nas BIMP EAGA, dan Koperasi ITB 76.

4. Penetapan Alternative dan Dana: Indonesia telah meratifikasi Kyoto Protocol bagi UN Framework Convention on Climate Change, akan tetapi decision making power yang nyata belum ada.

5. Pengendalian Perencanaan: Berbagai pertemuan dan komunikasi substansi tertulis telah dilakukan, akan tetapi permasalahannya kembali bahwa semua pihak benar benar sangat mengharapkan adanya evaluasi dari Pimpinan DJLPE sehingga dapat berlanjut (Surat laporan terakhir adalah Memo kepada Yth. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan tertanggal 7 Oktober 2008 Perihal: Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan Jawa Bali/ fokus pada struktur keandalan).

6. Evaluasi Perencanaan: dalam waktu dekat utusan dari International Cooperative Alliance (ICA) akan berkunjung ke Indonesia untuk kepentingan perencanaan 2nd ICA EXPO 2010 (www.icaexpo.coop) dimana kami duduk sebagai representaive untuk Indonesia dan Asia Pacific. Peluang yang ada adalah Kerjasama Brazil dan Indonesia bidang perencanaan dan energi.

Demikian laporan ini kami susun untuk masukan yang nyata dan penetapan lebih lanjut.

Hormat kami,


Ir. Tjahjokartiko Gondokusumo
Perencana Madya

Tembusan Yth.
• Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan
• Ketua Umum Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia

CHPStar mengatakan...

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL R.I.
DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

MEMO
5 Februari 2009

Kepada Yth.: Bapak Ir. Mochamad Sjachdirin MCE/ KSLR

Perihal: Intellectual Property (IP) for Development

Sejalan dengan Memo kami kepada Sekretaris Ditjen LPE tertanggal 29 Februari 2009 perihal Kebutuhan Evaluasi bagi Perencana Madya, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak untuk bertindak sebagai Perencana Utama kami. Apabila Pimpinan DJLPE mengharapkan pemegang Jabatan Fungsional Perencana dapat mandiri dan profesional, kami mengharapkan planning process terdorong oleh DJLPE.

Selanjutnya guna evaluasi perencanaan yang baik, kami menyiapkan laporan yang sesuai dengan Kep Men PAN nomor 16 tahun 2001 tentang Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya dalam 6 (enam) tahapan berikut:
1. Identifikasi Permasalahan Perencanaan DJLPE
2. Penyusunan Kebijaksanaan Alternatif
3. Pengkajian Alternatif Alternatif
4. Penentuan Alternatif dan Rencana
5. Pengedalian Pelaksanaan
6. Penilaian Hasil Pelaksanaan

Yang kami maksud dengan Intellectual Property (IP) for Development adalah upaya penyusunan kembali proses perencanaan (planning process) yang sesuai dengan Kep Men PAN nomor 16 tahun 2001. Perlu diketahui bahwa Jabatan Fungsional Perencana (JFP) adalah Intellectual Property (IP) yang timbul setelah runtuhnya Pembangunan Nasional pada tahap tinggal landas tahun 1998. Ringkasnya, CHP Cooperatives coop™ adalah Intellectual Property (IP) for International Development (lihat Penelusuran I). Selanjutnya kami tidak berniat membahas permasalahan CHP akan tetapi Planning Process.



Penelusuran I: CHP Cooperatives coop™

Google Web Results 1 - 6 of about 133 for "Intellectual property (ip) for development". (0.15 seconds)

1 [Ia-itb] Call For Intellectual Property (IP) for Development
[Ia-itb] Call For Intellectual Property (IP) for Development. CHPStar chp109 at yahoo.com. Fri Feb 15 08:43:22 WIT 2008. Next message: [Ia-itb] Fwd: Re: ...
mx1.itb.ac.id/pipermail/ia-itb/2008-February/000010.html - 7k - Cached - Similar pages

2 1. WIPO National Seminar on the Strategic Use of Intellectual ...
WIPO National Seminar on the Strategic Use of Intellectual Property (IP) for Development. Date and venue, Oct 15, 2007 to Oct 16, 2007 (Veliko Tarnovo, ...
www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=14466 - 7k - Cached - Similar pages

3 2. Using Copyright for Development in Nigeria: BBC World Trust
... Nigeria, was one of a number of industry and civil society representatives to speak on the use of intellectual property (IP) for development, ...
www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/02/article_0007.html - 12k - Cached - Similar pages
More results from www.wipo.int »

4 3. co-operative News - Climate change is focus for co-ops
My intellectual property (IP) for development is Cooperative CHP (Combined Heat and Power). There will be ICA EXPO, 23-25 October 2008, Lisbon, ...
www.thenews.coop/news/Worldwide%20Co-operation/1380 - 26k - Cached - Similar pages

5 4. YouTube - ICA Expo 2008 - Global co-operative exhibition
CHPSYSTEMS (2 months ago) Show Hide. 0. Marked as spam. Reply. The start of intellectual property (IP) for development. View all 1 comments ...
www.youtube.com/watch?v=orfdWIFrH6g - 54k - Cached - Similar pages

6 5. Menampilkan [ 61 - 75 ] dari 737 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...
- [ Translate this page ]
20 Nov 2008 ... CHP Systems has been registered for my Intellectual Property (IP) for development...sorry no more Trade Secrets for you ! ...
portal.djlpe.esdm.go.id/modules/message_board/index.php?mod=community&sub=messageboard&pageID=5 - 11k - Cached - Similar pages


Sebagaimana akan kita buktikan, potensi kerjasama bidang listrik dan pemanfaatan energy yang terencana akan menghasilkan kebijaksanaan nasional dan program strategis serta proyek multi sektoral yang optimal.

Telampir adalah Laporan Tahap I: Identifikasi Permasalahan Perencanaan DJLPE. Apabila evaluasi Tahap I dapat dilakukan, kami akan menyampaikan Laporan Tahap II: Penyusunan Kebijaksanaan Alternatif dan berlanjut.

Demikian permohonan kami, atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,


Ir. Tjahjokartiko Gondokusumo
Perencana Madya

Tembusan Yth.
Ketua Umum Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia.
Intellectual Property (IP) for Development

EXTRA CC
Yth. Rekan JFP AP2I Bappenas (tanpa lampiran)

imam mengatakan...

BABEQU.COM
JUAL KOMPUTER P4/1, 6/256/40GB=Rp.750.000, -
KURSUS INGGRIS=Rp.30.000, -/BLN
KURSUS KOMPUTER;
-OFFICE;WORD, EXCEL, POWERPOINT=Rp.275.000, -/PAKET JAMINAN SAMPAI BISA
-CORELDRAW;WEB DESIGN=Rp.275.000, -/PAKET JAMINAN SAMPAI BISA
-AUTOCAD, 3DMAX, SKETCH-UP, TEKNISI KOMPUTER=Rp.600.000, -/PAKET JAMINAN SAMPAI BISA
HUB:IR.IMAM SIBAWEH, ST.
JL.KARTINI I/50 JEPARA 0291593877
DIJUAL SEGERA
TANAH + BANGUNAN SHM LT. 3000M2, LB.2000M2, RUANG KANTOR MEWAH 100M2 HRG. 1, 4 M DAPAT NEGO. DI JL. JEPARA BANGSRI KM.0.5 KUWASEN JEPARA.
HUB: IR. IMAM SIBAWEH, ST JL. KARTINI I/50 GG.CHAIRIL ANWAR JEPARA 0291593877 / 3360543

DIJUAL:
TANAH LUAS 480 M2 + BANGUNAN LUAS 700 M2, LETAK SANGAT SETRATEGIS, DI KOTA JEPARA, PINGGIR JALAN BESAR, JL. RMP. SOSROKARTONO 102, DEPAN SMIK, TIGA LANTAI, FASILITAS: PLN 2 LINE = 4500 WATT + 4500 WATT = 9000 WATT. TELEPON, 7 KAMAR MANDI, 5 KAMAR TIDUR BER AC LT2, 2 RUANG CUCI + WUDHU, DAPUR, RUANG JEMUR LANTAI 3, RUANG SHOLAT LANTAI 4, 2 SUMUR, 2 JET PAM, DIJUAL APA ADANYA BANGUNAN MASIH BARU, ADA BALEHO BESAR MILIK SENDIRI, PONDASI DENGAN BESI 18, TIANG SOKO DENGAN BESI 18, SANGAT KOKOH, HRG = RP 980.000.000, – DAPAT NEGO.
HUB: IR. IMAM SIBAWEH, ST TLP. 0291593877 JL. KARTINI I/50 GG.CHAIRIL ANWAR JEPARA

DI JUAL SEGERA
Tanah : Lt.1160 m, hrg=Rp.850rb/m dpt nego. Letak Strategis di jln raya Mlonggo DekatPasar Hub:Bp.Ir.Imama Sibaweh, ST. Tlp. 0281 59877/3360543 Jl. Kartini I/50 gg.Chairil anwar jepara