Senin, 15 Desember 2008

Rapat Pengurus AP2I Nasional

Pada tanggal 18 Desember 2008 akan diadakan Rapat Pengurus AP2I Nasional di Hotel Bidakara Jakarta mulai pukul 9.00 WIB-selesai dengan Agenda sbb:
  1. Kedudukan JFP dalam Organisasi Instansi Pemerintah
  2. Konsep Sertifikasi Perencana Pemerintah
  3. Revisi Ketentuan Tentang Angka Kredit
  4. Rencana Inpassing JFP Daerah
  5. Evaluasi Komite Kode Etik
  6. Keanggotaan AP2I
  7. Batas Usia Pensiun JFP

6 komentar:

CHPStar mengatakan...

Yth Rekan AP2I/ JFP,

AP2I - Multi Sector Partnerships (Dep ESDM, Dep PU, Dep Kominfo, LIPI) hadir.

Sesuai dengan Kepmen PAN no 16/ 2001, alangkah indahnya apabila ke 7 agenda tersebut kita susun sesuai dengan 6 tujuan etika perencanaan berikut:
1. Identifikasi Masalah,
2. Perumusan Alternatif Kebijaksanaan,
3. Pengkajian Alternatif,
4. Penentuan Alternatif dan Rencana
5. Pengendalian Rencana,
6. Penilaian Hasil Pelaksanaan.

Amiin

Salam,
Tjahjokartiko

CHPStar mengatakan...

Kedudukan JFP dalam Organisasi Instansi Pemerintah:
Berpedoman Kepmen PAN no 16/2001, kita harus menyadari bahwa JFP adalah jabatan alternatif. Jadi kalau perencanaan sudah optimal, alternatif tidak ada. Masalahnya, apakah arti alternatif?

CHPStar mengatakan...

Apabila Jabatan Alternatif (Alternative Planners) dapat disadari, maka fokus Agenda akan sbb:
1. Konsep Sertifikasi Perencana Pemerintah (identifikasi)
2. Revisi Ketentuan Tentang Angka Kredit (methodology)
3. Rencana Inpassing JFP Daerah (assessment)
4. Evaluasi Komite Kode Etik (the alternative)
5. Keanggotaan AP2I (control systems)
5. Batas Usia Pensiun JFP (evaluation)

CHPStar mengatakan...

Dalam rapat Konsltasi Publik untuk Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, dan Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman Dalam Negeri (Permen PDN) pada :

Hari/tanggal : Rabu, 17 Desember 2008
Waktu : Pukul 09.30 - 12.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat SS 1-3 BAPPENAS

Belakangan kami AP2I menyampaikan pandangan bahwa apabila Permen PDN ditujukan untuk "Alternative" maka kami adalah "Alternative Planner".

Peran kami sesuai etika perencanaan harus mulai dengan:
1. Identifikasi Permasalahan bagi Public Sector dan Private Sector
2. Methodology Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta
3. Pengkajian ttg R&D

bahkan dapat dilanjutkan sampai
4. Penetapan the Alternative dan dana
5. Kendali
6. Evaluasi

Masalahnya adalah kegiatan ini strategis (sulit) membutuhkan penugasan. Para perencana sudah tidak saatnya mengejar angka kredit semata tanpa menghasilkan strategic plan

Ketua rapat meminta pernyataan tertulis.

Terimakasih.

Multi Sector Partnerships mengatakan...

Call for Real Alternative Planners:

What other planners say,

Local Planner: Java Bali Systems has no local controls

Sectoral Planner: Help, people no cooperative attitude

National Planner: please please push my planning process

International Planner: IEC, ITU, ISO can be implemented appropriately on Java Bali Systems.

Sorry, we are only cooperative planners for public and private partnerships to produce multi sector partnerships (Cooperative CHP and Multi Purpose Dam)

============
http://portal.djlpe.esdm.go.id/modules.php?_act=detail&sub=news_media&news_id=2862
8 Desember 2008 00:00:00
Indonesia Masih Tetap Boros Energi
JAKARTA: Indonesia tidak termasuk negara hemat dalam pemakaian energi. Pasalnya, tingkat elastisitas pemakaian energi menunjukan angka paling tinggi sebesar 1,84, padahal harusnya tingkatnya di bawah satu.

"Untuk ukuran penghematan, kita bukan termasuk negara yang hemat. Elastisitas kita masih 1,8. Padahal yang efisien itu seharusnya di bawah satu, seperti AS, Kanada serta Prancis," kata Menteri Enetrgi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro di sela Lokakarya Hemat Energi dan Air di kantor Departemen ESDM, Jakarta, Rabu (17/12).

Ia melanjutkan, padahal dengan penghematan yang dilakukan tersebut akan memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan hanya PLN. "Biaya listrik bisa turun, subsidi juga bisa turun. Yang bayar listrik lebih irit ongkosnya. Tetapi itu tidak gampang, karena itu masalah attitude," ujar Purnomo.

Meski demikian saat ini telah terjadi penghematan listrik sekitar 1.000 Megawatt (Mw). Penghematan inipun terus diusahakan agar terjadi peningkatan lagi. Untuk itu akan dilakukannya kerja sama dengan pihak swasta.

"Ada penurunan sebesar 1.000 Mw. Kita mau kerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan penghematan ini," ujar Purnomo.

Walau demikian, menteri melanjutkan, penghematan ini belum diketahui apakah karena pengurangan produksi oleh perusahaan akibat dampak krisis global atau karena penghematan yang telah dilakukan. "Hal itu sedang diteliti," tuturnya.

Sementara itu, di sektor ketenagalistrikkan, upaya penghemataneputusan bersama empat menteri ternyata belum menunjukkan hasil optimal.

"Justru November dan Desember ini konsumsi listrik industri berada di puncak karena mereka mengejar produksi untuk ekspor atau akhir tahun," ujar Direktur Utama PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar.

Namun, ujarnya, terdapat indikasi konsumsi terhadap hasil produksi mereka sudah mulai menurun, khususnya industri orientasi ekspor, juga manufaktur. "Penurunannya baru sekitar 3% sampai 5% saja. Sementara konsumsi listrik rumah tangga belum turun," ujar Fahmi.

Oleh karena itu pemerintah diharapkan tetap mendorong pelaksanaan SKB empat menteri harus tetap dijalankan.

"Meski saat ini industri mulai mengurangi produktivitas kerja, konsumsi listrik industri itu masih tetap sekitar 35% dari total daya PLN yang sekitar 40.000 Mw," ujar Fahmi.

Turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) ternyata tidak serta merta membuat tarif dasar listrik (TDL) ikut turun. Tetapi tidak dipungkiri terjadi penurunan biaya produksi listrik. "Saya tidak yakin jika terjadi penurunan harga. Tetapi memang ada pengaruhnya," ujar Fahmi.

Ia menjelaskan, saat ini biaya produksi listrik per kwh memang telah turun dari sekitar Rp1.300 menjadi Rp1.200. "Namun tentu ini masih jauh dari harga harga jualnya (TDL) yang sebesar Rp630 per kwh," katanya.

Selain itu, dengan penurunan harga minyak mentah dunia selama dua bulan belum berpengaruh secara signifikan terhadap efisisensi pemakaian BBM di pembangkit PLN.

Multi Sector Partnerships mengatakan...

Apabila Kode Etik segera terbit, maka planning process bakal terdorong secara etis seuai dengan 6 Fungsi AP2I:

1. Baseline
2. Methodology
3. Assessment
4. The Alternative
5. Control Systems
6. Evaluation

dan sesuai dengan 4 Tugas AP2I untuk memperkokoh
I. Pilar Pendidikan
II. Pilar Perencanaan
III. Pilar Asosiasi
IV. Pilar Penunjang

Apabila Kode Etik tidak ada,.... saya harus mengembalikan uang tujangan jabatan (oleh Mahkamah Konstitusi dan/ atau Komite Pemberantasan Korupsi)